Meramal Indonesia

Budayawan ternama Sujiwo Tejo pernah menapsirkan ramalan ke 7 Jayabaya ( kompas, 24/4/2009). Dalam tulisan itu, Sujiwo Tejo menyebut kondisi Indonesia sudah memasuki fase ramalan Jayabaya yang ke 7 dengan bunyi “ Tikus phiti anoto baris”. Bunyi ramalan itu bermakna ganda, pertama bisa diartikan sebagai bersatunya para koruptor menjarah kekayaan negara, kedua di tafsirkan sebagai barisan perlawanan rakyat nusantara akibat ketidakpuasan terhadap pemimpin bangsa. Pada waktu itu, budayawan berambut ikal menafsirkan Tikus phiti anoto baris sebagai barisan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan.
Mengenai hal tersebut, Sutarno Bintoro, pengamat korupsi Alumnus Pascasarjana Universitas Trisakti belum lama ini menuangkan tafsirannya dalam media online Oke-Zon. Ia menafsirkan ramalan itu dengan kondisi Indonesia hari ini, yakni bersatunya kaum koruptor menjarah kekayaan Negara. Bahwa saat ini, Negara telah gagal menangani kasus korupsi.
Tidak bisa di pungkiri, kasus korupsi merupakan salah satu pemicu tumbangnya suatu rezim. Kita bisa mengingat tumbangnya Orde Baru, isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijadikan alat konsolidasi oleh kaum reformis untuk menghentikan kekuasaan Soeharto.
Pasca reformasi, terutama menyimak 7 tahun kepemimpinan SBY, barisan kaum koruptor semakin nyata terlihat. Lemabaga superbody semacam KPK, hanya dijadikan kuda tunggangan penguasa untuk menyandera kaum oposan. KPK terlihat garang memenjarakan orang di luar kekuasaan, sebaliknya, KPK di duga mengatur scenario pelarian kepada koruptor yang dekat dengan istana. Meminjam kalimat mantan Dewan Nasional Walhi, Bung Jonson Panjaitan “ KPK mengalami lelet permanen”.

Krisis Kekuasaan
Pasca di lantik sebagai presiden untuk periode ke 2, di tengah hiruk pikuk indikasi kecurangan pemilu 2009, SBY mengeluarkan album “ Kuyakin sampai disana “. Sebuah lagu cibiran kepada kaum oposan, bahwa kekuasaannya tak bisa di jatuhkan di tengah jalan. “ tunggu sampai 2014 saja”, mungkin itulah pesan yang ingin di sampaikan SBY melalui lagu tersebut.

Periode ke 2 pemerintahan SBY di penuhi drama politik. Istana di guncang badai century dan korupsi Nazarudin, kedua isu tersebut menjadi noda bagi partai berlambang mercy yang selama ini bangga memamerkan slogan partai antikorupsi. Karena century, barisan politisi senayan hampir saja melakukan pernyataan pemakzulan terhadap kekuasaan. Bukan SBY, jika ia tidak cerdik mengamankan situasi. Century hilang di ruang gelap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dibalik narsisme SBY, sesunggunya pria kelahiran pacitan ini gamang mengawal eksistensi partai Demokrat yang di dirikannya. Partai peniru gaya kampanye Barak Obama ini tidak memilki figure untuk meng estafetkan kekuasaan di 2014 mendatang. Sementara, orang yang ia percayai setia kepada dirinya yakni Andi Malarangeng CS, di permalukan oleh Anas Urbaningrum dalam pemilihan ketum di Bandung. Faksionalisasi ini semakn menjadi, ketika Nazarudin yang dinilai dekat dengan Anas menjadi korban pencitraan.
Dengan kondisi tersebut, saat ini SBY menggantungkan harapan kepada adik iparnya, Pramono Edi Wibowo. Setelah di lantik menjadi komandan tertinggi TNI AD, Pramono di gadang-gadang untuk melanggengkan kekuasaan di 2014 mendatang. Namun tidak semudah itu, dengan pelantikan tersebut, di duga kuat telah menimbulkan faksi baru di tubuh militer. Dimana faksi lain tidak lagi mendukung kekuasaan demokrat yang saat ini di ujung tanduk.

Menunggu Gerakan Rakyat
Sesungguhnya, klik antar borjuasi nasional menjadikan kondisi politik Indonesia di hantui cuaca mendung. Meskipun partai koalisi lebih banyak dari partai oposisi, namun mereka tidak mau sepenuhnya menjilat pantat penguasa. Mereka lakukan hal itu, demi menyelamatkan suara di 2014 yang belum tentu dimenangkan oleh partai demokrat.
Satu-satunya jalan untuk menghentikan nyanyian SBY “ kuyakin sampai disana” adalah gerakan rakyat. Gerakan rakyat untuk menumbangkan sebuah rezim bisa terjadi jika kondisi ekonomi mengalami tekanan, sekaligus rakyat telah di satukan melalui barisan organisasi yang kuat.
Jika gerakan rakyat timbul hanya mengandalkan klik borjuasi nasional dan perpecahan di tubuh militer, hasilnya tidak jauh beda dengan peristiwa 1966 dan reformasi 1998, kekuasaan kembali jatuh kepada kaum reaksioner.
Untuk meredam gerakan rakyat, penguasa membutuhkan aparat yang bisa di perintah penguasa. Saat ini, institusi yang setia kepada penguasa yaitu Jaksa Agung, Mahkamah Agung, KPK dan Polri. Sedangkan institusi lain mulai gatal untuk secepatnya loncat pagar. Dan jika gerakan rakyat di tunggangi oleh para elite yang loncat pagar tadi, dipastikan di tahun 2020 mendatang Indonesia 100 % menjadi Negara gagal.
Pengamat Politk LIPPI, Ikrar Nusa Bakti mengkhawatirkan hal itu. Jika di tahun 2014 tidak terjadi konsolidasi nasional untuk memperbaiki keadaan bangsa, Indonesia akan mengalami kebangkrutan luar biasa. Dan saat ini, untuk menciptakan konsolidasi tersebut tidak bisa bergantung kepada situasi politik tertentu, melainkan semua harapan bertumpu kepada konsolidasi rakyat Indonesia.
Pertanyaannya, sudah bersatukah rakyat Indonesia ??? dengan malu kita menyampaikan fakta bahwa, berbeda agama pun rakyat kita sudah saling membunuh, dan Indonesia masih menjadi bayi yang menggemaskan bagi Amerika dan sekutunya.